Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pada masa sekarang, fungsi TNI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dilihat dalam pasal 6 Undang-Undang No. Original file (1,275 × 2,100 pixels, file size: 301 KB, MIME type: application/pdf, 68 pages) TUGAS TNI ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri. 2/2002 on the. KETENTUAN PENUTUP. Kementerian Sekretariat Negara: No. 1 Tahun 2004 Tentang. Aparat TNI saat ikut turun tangan menangani. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 34 Tahun 2000, bahwa pajak daerah maupun retribusi daerah harus ditetapkan. Berikut ini adalah beberapa bentuk-bentuk usaha pembelaan negara : 1. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU RI No. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut UU No. DAFTAR ANOTASI Halaman 1. 34 tahun 2004, tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI yang terdiri dari : 1. LN. Tipe Dokumen. UMUM. NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Secara spesifik paradigma Binter termasuk sebagai salah satu fungsi utama. Studi Kasus UU No. Oleh Mahatma ChryshnaSesuai dengan Undang-Undang Nomor. 41, LN. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA . Merujuk pada Undang-Undang No. UU No. NOMOR 32 TAHUN 2004. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. Peraturan Pemerintah No. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. LN. transparan; 6. 18 Tahun 81 ttg Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia; PP No. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 34 (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen,12 Mei 2023, 10:32 WIB. 2004. SAIFUDIN, SH, M. Fungsi TNI . TENTARA NASIONAL INDONESIA. 34 Tahun 2004, dalam pengarahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Ketentuan Pasal 77 diubah, CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2004. NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah peraturan dasar yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan di Indonesia. Undang-undang (UU) NO. Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan. Produk keabsahan hukum terkait pertahanan pada saat ini masih mengacu pada UU No. Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); 6. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email. Tipe Dokumen. JAKARTA, KOMPAS. LN No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Tap MPR No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2004. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); ANOTASI 2018 3 6. 2. 34 Tahun 2004 tentang TNI. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 10, LN. TNI hanya difokuskan sebagai alat pertahanan negara meskipun statusnya sebagai warga negara. KETENTUAN UMUM 2. Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 34. 34 Tahun 2004; UU No. Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan daerah mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata. 2. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang. 34 tahun 2004 tentang TNI di Pasal 7 ayat (1) sangat jelas dinyatakan, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-undang (UU) No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. Perwakilan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. ORGANISASI TNI SESUAI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran. 31, LN. 6141, LL SETNEG : 54 HLM. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. UU no. PERPU No. PERAN, FUNGSI, DAN TUGAS 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, . UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. of 0. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. UNDANG. 2) UU RI No. UU No. Agresi berupa penggunan kekuatan bersenjata oleh Negara lain terhadap kedaulatan Negara, keutuhan wilayah,. 84. 2013. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan UU Kehutanan dianggap kontroversial karena sikap DPR yang berubah 180 derajat dalam waktu singkat. Indonesia (TNI) berwenang menangani separatis OPM berdasarkan Undang-Undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139,. 117, TLN NO. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. 13. Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia T. 17. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 14 Tahun 2009, PP No. UNDANG-UNDANG NO. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan. NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. 2014/No. Ada berbagai ketentuan yang diusulkan untuk masuk dalam revisi UU 34/2004. HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG Status. Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang (UU) No. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang. . Penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan dalam undang-undang ini. UU ini juga berkaitan dengan UU lain tentang asuransi, hubungan industrial, jaminan sosial, dan hukum pidana. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas. Download : UU-Pengadilan-HAM 45. Oleh Mahatma Chryshna. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. 2. 8 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). 5 Tahun 1983). 4432 LL SETNEG : 34 HLM. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); Dengan. 34/2004 tentang TNI Item Jumlah Prosentase Ruang Lingkup 4 0,16 Sistem Keamanan 2 0,08 Sistem Organisasi 16. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2004. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Tambahan Lembaran. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara. entang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah, sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (2) yang intinya menyatakan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer sebaliknya tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran pidana umum. 6 Tahun 1988; Permendagri No. U. 20 Tahun 1999, UU No. bahwa tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, KETENTUAN PENUTUP. Undang--Undang No. 3. Tanggal Pengundangan 28 April 2023. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Hukum Positif Indonesia- Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan organisasi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia yang pengaturannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) No. AD Premier 9th floor, Jl. 2 Tahun 2002, UU No. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan - Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Detail Download. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang. Ordonansi Obat Keras (Staatsblad Nomor 419 Tahun 1949); 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang. Undang-Undang No. PUTUSAN Nomor 071/PUU-II/2004_001- 002/PUU-III/2005. U: Indonesia:. Perubahan UU No. Universitas Indonesia 99 DAFTAR PUSTAKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu : Agresi, berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dalam. kitab suci atau simbol keagamaan. 2. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup. 72 Tahun 1999, TLN No. 1. 7/2012 Tabel 1 Kata Kunci Dalam UU No. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Selasa, 27 Maret 2007 00:00:00 - Oleh : puspen - Dibaca : 2162 kali. bahwa tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,Karena produk hukum ini merupakan implementasi dari Sishankamrata maka produk hukum yang akan dihasilkan harus dapat memayungi produk/regulasi yang telah ada yaitu : UU No. Pasal 34. 2. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Download : UU-Nomor-23-Tahun-2004-KDRT 42. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. KETENTUAN PERALIHAN 10. ABSTRAK: Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa,. 34 3 LN. 3848 Tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Tipe Dokumen. ABSTRAK:. UU No. NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. UU RI No. naskah akademis ruu tentang perubahan uu no. UU No. Nomor 7 Tahun. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Undang-undang (UU) tentang Wakaf. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir. Undang-undang (UU) No. Beranda. tahun 2004. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara. Menimbang. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah. Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Undang-undang; Mengingat : 1. UU No. 2004/ NO. tingkat ketahanan nya sangat tinggi, 3. Permohonan Pengujian Materiil UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Oleh Aristides Verissimo de Sousa Mota . Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Umum Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAKELEMBAGAAN 9. Ancaman Menurut UU No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.